Sukabumi – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., melakukan peninjauan langsung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, salah satu wilayah yang terdampak bencana longsor. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak. Kapolda Jabar mendampingi Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T., dalam peninjauan tersebut. Turut hadir Wakapolda Jabar, Brigjen Pol. Wibowo, S.I.K., Kasdam III Siliwangi, Brigjen TNI Aminuddin, S.I.P., dan sejumlah pejabat dari instansi terkait. Rombongan tiba di Sukabumi menggunakan helikopter yang mendarat di Lapangan Tembak Batalion Yonif 310. Dari sana, Kapolda langsung menuju lokasi bencana di Kampung Cihonje, RT 004/005 hingga RT 002/006. Peninjauan dimulai sekitar pukul 09.10 WIB.

Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo meresmikan Pataka Dipta Prakasha Itwasum Polri hari Rabu (04/12/2024) di kegiatan Rakor Anev Itwasum Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta. Dalam amanatnya, Komjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan makna dari Pataka Dipta Prakasha. “Dipta Prakasha memiliki arti cahaya yang bersinar dan menerangi. Dengan semangat Dipta Prakasha, Itwasum Polri diharapkan semakin berperan dalam pengawasan tidak hanya mematuhi aturan tetapi juga menjadi teladan yang memberikan dampak positif melalui terang kebijaksanaan dan kebenaran,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dipta Prakasha diambil dari Bahasa Sansekerta. Dipta artinya menyala, bercahaya atau cemerlang. Prakasha berarti Cahaya, terang, jernih atau terkenal.

Ottawa, 3 Desember 2024 – Kadivhubinter Polri, Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., dan Director General of International Special Services of the RCMP, Frank William Price menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisir dan pengembangan kapasitas di Markas Besar Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari MoU yang pertama kali diinisiasi di tahun 2014, mencakup 10 bidang kerja sama mulai dari pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber, penanganan kasus terorisme, hingga manajemen krisis. Selain itu, kedua institusi juga sepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri melalui program pelatihan yang komprehensif.

Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengukuhkan dan melantik Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Garbha Presisi, Senin (02/12/2024) di Jakarta. Selain melantik Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Garbha Presisi, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga sekaligus melepas 30 personil Polri yang terdiri dari 22 atlet, dan 8 orang tim pendamping yang terdiri Ketua, wakil ketua tim, Manager, pelatih serta asisten pelatih yang menghantarkan tim taekwondo Indonesia Garbha Presisi untuk bertanding ke Vietnam. Tim tersebut telah melaksanakan pemusatan latihan di Semarang selama lebih dari sebulan sejak awal November lalu.

TBNews Sumbar – Personel Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) meningkatkan pengamanan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama tahap penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penghitungan suara berjalan aman, transparan, dan kondusif.

Jakarta – Wacana untuk mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengemuka di ruang publik. Gagasan ini menuai kontroversi dan dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi institusi keamanan yang telah berlangsung sejak era reformasi. Pitra Nasution, S.H., M.H. seorang praktisi hukum, menegaskan bahwa ide tersebut tidak hanya ahistoris, tetapi juga bertentangan dengan realitas peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, keberadaan Polri sebagai institusi independen di bawah Presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan. “Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif. Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum,” ujar Pitra Nasution, Minggu (1/12).